Kasus Pembunuhan Penyu dan Penembakan Ikan di Raja Ampat, Pelaku Diproses Hukum

Keindahan Raja Ampat, Papua Barat Daya tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga rumah bagi beragam biota laut dan ekosistem alam yang perlu dijaga. Karena itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada siapa pun yang melakukan tindakan hingga merusak ekosistem di Raja Ampat.

Penegasan itu disampaikan menyusul kasus dugaan pembunuhan penyu dan penembakan ikan yang dilakukan wisatawan asal China di Raja Ampat. Wisatawan itu dilaporkan telah dicekal dan diamankan petugas imigrasi pada 14 September 2026 ketika berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Kemenpar meminta seluruh wisatawan memahami, aktivitas wisata di Raja Ampat harus mengikuti aturan konservasi.

"Kami tegaskan tidak ada toleransi terhadap siapa pun yang merusak ekosistem Raja Ampat," demikian pernyataan Kemenpar  dalam siaran persnya pada Selasa.

Raja Ampat memiliki ekosistem laut dengan kekayaan hayati yang menjadi bagian penting dari daya tarik wisatanya. Ketika wisatawan datang, pengalaman menikmati alam semestinya berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga lingkungan.

Kemepar mengingatkan wisatawan dari dalam maupun luar negeri, bahwa kunjungan ke Indonesia berarti harus menghormati peraturan konservasi yang antara lain melarang perburuan dan tindakan melukai satwa dilindungi.

Larangan juga mencakup tindakan merusak terumbu karang dan mengambil, melukai, atau membunuh biota laut yang dilindungi. Berbagai aktivitas lain yang berpotensi mengancam kelestarian ekosistem tidak diperbolehkan.

Dalam kasus dugaan pembunuhan penyu dan penembakan ikan di Raja Ampat, Kemenpar telah meminta aparat penegak hukum mengusut pihak-pihak yang terlibat. Penanganan perkara dilakukan Kepolisian Resor Raja Ampat dan Kepolisian Daerah Papua Barat Daya.

Perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang diduga melakukan pelanggaran secara langsung. Penyedia alat, pengantar, pendamping, orang yang memfasilitasi, atau membiarkan terjadinya pelanggaran juga akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Tanggung jawab menjaga kawasan wisata tidak hanya berada di tangan wisatawan. Operator perjalanan, pemandu, pengelola penginapan, penyedia kapal, hingga pelaku usaha pariwisata memiliki peran untuk memastikan aktivitas wisata berlangsung sesuai aturan.

Kemenpar meminta seluruh pelaku usaha pariwisata memberikan pemahaman mengenai aturan konservasi kepada wisatawan sebelum mereka melakukan aktivitas di kawasan Raja Ampat. Edukasi menjadi bagian penting agar kunjungan wisata tidak berujung pada kerusakan lingkungan.

"Pesan kami jelas, siapa pun yang datang ke Raja Ampat atau wilayah Indonesia harus mematuhi hukum Indonesia. Jika melanggar, harus siap menghadapi konsekuensi hukum," kata Kemenpar.

Penegakan aturan konservasi di Raja Ampat menjadi bagian penting dari keberlanjutan pariwisata. Kekayaan alam yang menjadi alasan wisatawan datang perlu dijaga agar tetap dapat dinikmati tanpa mengorbankan ekosistem dan satwa di dalamnya.***