Liburan ke Thailand Tak Bisa Sembarangan, Aturan Baru Bisa Berujung Deportasi

Thailand mulai memasuki babak baru dalam mengelola wisatawan asing. Negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi favorit Asia Tenggara tersebut kini memperketat mekanisme deportasi bagi warga negara asing yang melanggar hukum.

Aturan baru mengenai deportasi resmi berlaku mulai 28 Agustus 2026 setelah diterbitkan dalam Royal Gazette. Regulasi ini memberikan prosedur yang lebih jelas kepada pemerintah Thailand untuk menangani warga asing yang terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun tindakan yang dinilai mengganggu ketertiban umum.

Bagi traveler, kebijakan ini menjadi pengingat bahwa popularitas Thailand sebagai destinasi wisata tidak berarti wisatawan asing bebas melakukan apa pun selama berada di negara tersebut.

"Turis atau pekerja asing bermasalah yang melanggar hukum harus meninggalkan Thailand," kata Menteri Pariwisata Thailand Surasak Phancharoenworakul dalam unggahan di media sosial pada Kamis malam dikutip dari AFP.

Regulasi terbaru pada dasarnya tidak ditujukan untuk membatasi wisatawan yang datang secara legal. Pemerintah Thailand menegaskan bahwa negara tersebut tetap menerima wisatawan, pekerja, maupun warga asing yang datang dan menjalankan aktivitas sesuai ketentuan.

Namun, pemerintah kini ingin mempercepat proses ketika warga asing terbukti melakukan pelanggaran.

Menurut pemerintah Thailand, aturan baru tersebut mencakup sejumlah kategori, mulai dari masuk atau tinggal secara ilegal, bekerja tanpa izin, menjalankan bisnis yang bertentangan dengan aturan bagi warga asing, hingga membuat atau menggunakan dokumen resmi palsu.

Selain itu, warga asing yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal lima tahun juga dapat masuk dalam kategori yang ditangani melalui mekanisme deportasi tersebut. Pihak yang menjadi pelaku utama, penghasut, maupun pihak yang membantu pelanggaran tertentu juga dapat tercakup dalam regulasi.

Yang berubah bukan semata-mata keberadaan aturan deportasinya, melainkan mekanisme pelaksanaannya. Pemerintah Thailand menyebut koordinasi antarinstansi akan diperjelas sehingga proses pemulangan warga asing yang telah menyelesaikan hukuman dapat dilakukan lebih cepat.

"Thailand memiliki kebijakan untuk menyambut warga asing bepergian, bekerja, dan menjalankan bisnis. Namun, ditemukan bahwa sebagian warga asing tidak bertindak sesuai dengan hukum," demikian bunyi regulasi baru yang diterbitkan dalam Royal Gazette.

Pemerintah juga menggunakan istilah "berkualitas rendah" untuk menggambarkan sebagian warga asing yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap sejumlah kasus yang melibatkan warga asing.

Aturan Masuk Thailand Berubah

Bagi traveler yang berencana mengunjungi Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Krabi, Pattaya, atau destinasi Thailand lainnya, perubahan kebijakan ini sebaiknya dilihat sebagai bagian dari tren yang lebih luas.

Thailand sebelumnya juga telah mengubah kebijakan bebas visa bagi warga negara asing. Pada Mei 2026, pemerintah menyetujui pencabutan skema bebas visa 60 hari yang sebelumnya berlaku bagi 93 negara dan wilayah.

Dalam skema terbaru, pemerintah mengatur kembali kategori bebas visa dan Visa on Arrival. Untuk kelompok negara tertentu, masa tinggal bebas visa untuk tujuan wisata ditetapkan hingga 30 hari, sementara sejumlah negara lainnya memperoleh masa tinggal 15 hari.

Pemerintah Thailand menjelaskan bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan keamanan, kepentingan ekonomi dan pariwisata, hubungan internasional, serta upaya mencegah penyalahgunaan fasilitas visa.

Artinya, traveler yang hendak ke Thailand kini perlu lebih teliti mengecek aturan berdasarkan kewarganegaraan dan tujuan perjalanan. Jangan hanya mengandalkan informasi lama mengenai bebas visa karena kebijakan imigrasi Thailand sedang mengalami penyesuaian.

Pengetatan terhadap warga asing tidak muncul tanpa latar belakang.

Pemerintah Thailand sebelumnya menyoroti sejumlah kasus yang melibatkan warga asing, termasuk dugaan narkoba, perdagangan seks, hingga aktivitas bisnis tanpa izin. Ada pula kasus warga asing yang menjalankan usaha seperti hotel atau sekolah tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.

Perhatian publik juga meningkat setelah video sekelompok pelajar asal Italia yang membuat keributan dan dianggap bersikap kasar di sebuah kereta Bangkok menjadi viral pada Juli. Kedutaan Besar Italia kemudian menyampaikan permintaan maaf.

Pada Mei, otoritas Thailand juga mendeportasi seorang warga Spanyol dan seorang warga Peru setelah keduanya tertangkap melakukan hubungan seksual di tempat umum. Perilaku tersebut dapat masuk dalam kategori pelanggaran kesusilaan di ruang publik berdasarkan hukum Thailand.

Bagi traveler, kasus-kasus tersebut memberikan satu pelajaran sederhana: aturan lokal tetap berlaku, termasuk ketika seseorang sedang berlibur.

Hal yang dianggap biasa di negara asal belum tentu dapat diterima di Thailand. Karena itu, wisatawan sebaiknya tidak hanya mempersiapkan tiket pesawat, hotel, itinerary, dan uang perjalanan, tetapi juga memahami aturan setempat sebelum berangkat.

Thailand Menghadapi Tantangan Menjaga Pariwisata

Pengetatan terhadap wisatawan asing tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Thailand. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan keamanan, ketertiban, dan kepatuhan hukum. Di sisi lain, pariwisata merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian negara tersebut.

Sektor pariwisata diperkirakan menyumbang sekitar 13 persen terhadap produk domestik bruto Thailand. Pemerintah menargetkan sekitar 33,5 juta wisatawan asing sepanjang 2026, sedikit lebih tinggi dibandingkan hampir 33 juta kunjungan pada 2025.

Namun, hingga saat ini jumlah kedatangan wisatawan masih berada sekitar 3 persen di bawah periode yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut membuat pemerintah harus berhati-hati. Penegakan aturan memang diperlukan, tetapi kebijakan yang terlalu ketat juga berpotensi memengaruhi persepsi traveler internasional terhadap Thailand sebagai destinasi wisata.

Karena itu, arah kebijakan terbaru Thailand tampaknya bukan menutup pintu bagi turis asing, melainkan membuat batas yang lebih jelas antara wisatawan yang datang untuk menikmati liburan dengan warga asing yang menyalahgunakan fasilitas masuk atau melanggar hukum.

Apa Artinya Bagi Traveler Indonesia?

Bagi wisatawan Indonesia, aturan baru ini bukan alasan untuk mencoret Thailand dari daftar perjalanan. Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Krabi, hingga kawasan pulau di selatan Thailand tetap menjadi destinasi yang menarik untuk dijelajahi.

Namun, traveler perlu lebih disiplin terhadap beberapa hal dasar.

Pertama, pastikan masa berlaku izin tinggal tidak terlewati. Overstay dapat menjadi persoalan imigrasi serius.

Kedua, jangan bekerja atau menjalankan bisnis menggunakan status kunjungan wisata jika aktivitas tersebut membutuhkan izin khusus.

Ketiga, hindari membawa atau menggunakan dokumen palsu dan jangan terlibat dalam aktivitas ilegal.

Keempat, pahami norma kesopanan serta aturan di ruang publik. Thailand memiliki budaya dan ketentuan lokal yang perlu dihormati wisatawan.

Kelima, selalu cek aturan visa terbaru sebelum berangkat. Kebijakan visa Thailand pada 2026 telah mengalami sejumlah perubahan, sehingga informasi yang ditemukan dari artikel atau forum perjalanan lama belum tentu masih berlaku.

Pada akhirnya, pesan Thailand kepada wisatawan sebenarnya cukup sederhana: datanglah sebagai traveler, nikmati budaya dan keindahan negaranya, tetapi tetap hormati hukum yang berlaku.

Dengan aturan deportasi yang kini memiliki mekanisme lebih jelas dan cepat, status sebagai turis asing bukan berarti seseorang berada di luar jangkauan hukum Thailand.